Bupati Bandung Perhatikan Kesejahteraan Puluhan Ribu kader PKK dan Pos Yandu
Dadang Supriatna: Insya Alloh 2025 Puluhan Ribu Kader PKK dan Pos Yandu Dapat Insentif
Saufat Endrawan
Dadang Supriatna Peduli Nasib Kader PKK dan Pos Yandu dengan Berikan Insentif
Reporter: Saufat Endrawan
Opininews.com, Bandung -- Keberadaan Keder PKK dan Kader Pos Yandu yang tersebar di tiap desa dan kelurahan sangat membantu program Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bandung.
Kerja mereka sudah puluhan tahun tanpa pamrih sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada pemerintah.
Salahsatunya dengan memberikan insentif dan tunjangan kesehatan serta kecelakaan kerja kepada mereka.
Hal ini ditegaskan Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna usai mendamping Ketua Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal berikan bantuan prasarana dan sarana kepada 280 Pos Yandu se Kabupaten Bandung, di Gedung Mohammad Toha Soreang, Bandung, Sabtu (27/7).
"Harapan seluruh keder PKK dan Pos Yandu dapat insentif, Insya Alloh pada tahun 2025 akan kami realisasikan secara bertahap. Ini bukti kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung yang Bedas sangat perhatian terhadap nasib mereka dan keluarganya," jelas Dadang Supriatna yang kerap dipanggil Kang DS kepada www.opininewa.com.
Kang DS menuturkan saat ini terdata ada sekitar 30.264 kader pos yandu se Kabupaten Bandung dengan jumlah pos yandu sekitar 4.358 dan jumlah Kader PKK sekitar 51.635 orang. Keberadaan mereka, tegas Kang DS harus juga di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
( Saufat Endrawan )
Editor: Saufat Endrawan
Baca Juga
- Renie Rahayu: DPRD Beri Apresiasi Kinerja Bupati dan Pemkab serius Dirikan Koperasi Merah Putih
- PT. BDS dan Jajarannya Harus Memulihkan Nama Baik Bupati Bandung
- Pasar Murah dan Bazar UKM Kejaksaan di Kab. Bandung di Buru Ratusan Warga
- Sanksi Pidana dan Denda Melecehkan Bendera Merah Putih
- Kang DS Beri Kado Kemerdekaan RI Ke-80 Tidak Menaikan Tarif PDAM dan PBB