Pencairan APBD di Kabupaten Bandung Semakin Mudah

BKAD Launching Program Penatausaha Belanja Terintegrasi

Nasional |

Saufat Endrawan

Wakil Bupati Bandung dan Kepala BKAD Launching Program Penatausaha Belanja Daerah Terintegrasi

Reporter: Saufat Endrawan

OPININEWS.COM, Bandung --  Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meluncurkan inovasi Program Penatausaha Belanja Terintegrasi melalui SIPDRI.

Launching dan Bimbingan Teknis Penatausaha Belanja Terintegrasi ini dibuka Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb dan Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana serta dihadiri Pimpinan Cabang Bank BJB Soreang dan perwakilan dari Kemendagri, di Bandung, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari seluruh ASN/ OPD dengan tujuan memberikan inovasi untuk kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bandung dengan Bank BJB dan Pusdatin Kemendagri melalui Penatausaha Belanja Terintegrasi.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna kepada www.opininews,com Rabu (3/12/2025) menyatakan inovasi program ini, dirancang untuk memberikan kemudahan proses mulai dari pengajuan SPP pengajuan SPM hingga SP2D online kabupaten Bandung.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan launching dan bimbingan teknis penatausaha belanja terintegrasi yang dihadiri seluruh perangkat daerah serta perwakilan dari Bank BJB. Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama untuk pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi dengan Sistem Penatausahaan Belanja Terintegrasi," kata Bupati.

Program ini, kata Bupati, bagian dari upaya Pemkab Bandung dalam mempercepat proses pencairan belanja daerah sekaligus meningkatkan transparansi melalui sistem yang terkoneksi secara nasional, setiap tahapan perubahan anggaran dapat dipantau dengan lebih jelas terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ini, tuturnya, sejalan dengan semangat Pemkab Bandung, untuk menghadirkan pemerintah yang bersih profesional dan melayani seluruh perangkat daerah agar dapat segera mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pihak perbankan. Dadang Supriatna merasa yakin transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Sementara itu Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana menambahkan program ini untuk mempercepat waktu pengajuan hingga pembayaran memangkas proses hingga proses pengajuan SPP dan SPM sampai dengan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu cepat.

"Artinya mulai awal tahun 2026 mendatang, tidak perlu lagi ASN datang ke Bank BJB menyerahkan berkas atau Petugas Bank BJB datang ke Kantor untuk melengkapi syarat pencairan. Namun dengan aplikasi ini semua dapat di lakukan. secara online," jelas Yana.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan Bimtek penerapan penatausahaan belanja terintegrasi pada tanggal 19 November 2025 lalu, jelas Yana, penerapan program ini dapat memberikan kepastian terhadap kecepatan pewaktuan menjadi lebih efektif dan akurat dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga dapat menjaga penatausaha belanja terintegrasi juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan PCB maupun pusdatin Kemendagri sehingga dapat meningkatkan pelayanan di bidang keuangan pada pemerintah Kabupaten Bandung .

( Saufat Endrawan  )

Editor: Saufat Endrawan

Baca Juga