Di Bawah Kepemimpinan Kang DS Kab. Bandung Transparan dalam Laporan Keuangan

Kang DS: Desa Harus Efisien, Akuntabel dan Modern dalam Laporan Keuangan

Nasional |

Saufat Endrawan

Bupati dan Kepala Inspektorat Kompak Ciptakan Laporan Keuangan yang Transparan

Reporter: Saufat Endrawan

OPININEWS.COM, Bandung – Desa di Kabupaten Bandung harus melakukan inovasi dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada warganya jugantransparan dalam laporan keuangan.

Salahsatu upaya menuju ke arah tersebut, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip, M. Si didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Dr. H. Marlan Nisrsyamsu menghadiri sekaligus membuka kegiatan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIPAKADES), Penyaluran Penghasilan Tetap Non Tunas (E-Siltap), serta Pembukaan Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Bandung yang diselenggarakan di Sutan Raja Hotel, kemarin.

Bupati Dadang Supriatna yang kerap di sapa Kang DS, kepada www.opininews.com, menuturkan, SIPAKADES untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih efisien, akuntabel, dan modern, dengan mengedepankan prinsip paperless.

Melalui sistem ini, perangkat desa tidak perlu lagi melakukan unggah dokumen secara berulang; satu kali unggah akan tetap sah dan digunakan sepanjang tidak ada perubahan normatif.

Dokumen digital juga dinyatakan legal dan dapat diproses tanpa berkas fisik. “SIPAKADES turut memuat fitur pengawasan dan pembinaan terintegrasi yang melibatkan camat, Inspektorat, dan DPMD, sehingga hasil pemantauan dapat diakses langsung oleh inspektorat untuk memperkuat fungsi kontrol.

Selain itu, penyelenggaraan transaksi non tunai termasuk penyaluran E-Siltap akan dilakukan melalui kerja sama dengan bank BJB, BKAD, dan BPR Kertaraharja,” jelasnya.

“SIPAKADES akan berkembang mengikuti dinamika dilapangan dan menjadi portal big data desa yang dapat menampung informasi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kang DS juga menyoroti peningkatan pelayanan desa, menurutnya, apabila perangkat desa masih harus bergantung pada uang tunai, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas kinerja. Oleh karena itu, sistem keuangan berbasis digital dan transaksi langsung ke rekening penerima menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap hak perangkat desa diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan berjalan transparan.

Dengan peluncuran aplikasi dan komitmen penerapan sistem digital ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan langkah maju dalam modernisasi tata kelola desa, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat ekosistem pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dr. H. Marlan menambahkan, saat ini di bawah kepemimpinan Pak Dadang Supriatna, Kabupaten Bandung telah mendapatkan penilaian positif baik dari BPK maupun KPK dalam hal ketransparann laporan keuangan.

[ Saufat Endrawan ]

Editor: Saufat Endrawan

Baca Juga