Ace Hasan Syadzily Berharap Jemaah Haji Jangan Termakan Berita Hoak

BPKH dan DPR Sepakat Dana Haji Dikelola Berkeadilan dan Berkelanjutan

Nasional |

Saufat Endrawan

Ace Hasan Syadzily Berharap Jemaah Haji Jangan Termakan Berita Hoaks Dana Haji Aman Dikelola BPKH

Reporter: Saufat Endrawan

Opininews.com, Bandung - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menggelar Diseminasi Strategi Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi, di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/4) siang.

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin dalam sambutannya menuturkan BPKH terus bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Saat ini dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp166 Triliun," jelasnya.

Ditempat yang sama Anggota Dewan Pengawas BPKH, Rojikin memastikan pengelolaan keuangan haji aman, efisien dan likuid sesuai dengan amanat UU No. 34/2014.

“Masyarakat tidak usah kawatir terkait pengelolaan dana haji, saat ini dana haji likuid dan aman,” ujar Rojikin.

Rojikin juga menegaskan posisi keuangan haji saat ini pada kondisi yang sehat dan siap untuk mendukung pelaksanaan haji 1444H/2023 M.

BPKH bersama Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR turut mendukung dalam hal rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran, rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), serta mendorong Jemaah haji tunggu untuk dapat mencicil setoran lunas secara bertahap agar tidak terlalu berat saat pelunasan.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan peran penting BPKH dalam pengelolaan dana haji.

"Saya berharap masyarakat tidak termakan informasi hoaks terkait pengelolaan dana haji. Komisi VIII DPR terus mendorong optimaslisasi pengelolaan dana haji dan membuat regulasi penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Dan tidak benar dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Semuanya di investasikan dan disimpan di Bank Syariah dan digunakan untuk kepentingan jemaah dan kemaslahatan umat," jelas Ace Hasan.

"Jangan khawatir, setiap dana.yang dikeluarkan oleh BPKH selalu dilaporkan ke Komisi VIII," jelas Politikus Partai Golkar ini.

Menyinggung kenaikan biaya haji 2023, Ace Hasan kepada www.opininewa.com, menuturkan sesuai dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji.

Menurutnya, kemampuan tersebut harus terukur demi keberlangsungan dana haji ke depan.

"Prinsipnya, Kami Komisi VIII DPR ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan kemampuan. Namun, demi mmpertimbangkan sustainability (Berkelanjutan) keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah," ungkap Ace.

Kegiatan diseminasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam menyosialisasikan pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas Rojikin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Wakil Bupati Bandung Sugianto, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Abdurahim.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan

Baca Juga