OPD Ambil Langkah Taktis Agar Keresahan Warga Tak Meluas Akibat Sulit Dapatkan Gas 3 Kg

Dr. H. MA. Hailuki: Kelangkaan LPG 3 KG Jangan Dimanfaatkan Untuk Menimbun

Saufat Endrawan

Dr. H. MA. Hailuki - Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung

Reporter: Saufat Endrawan

Opininews.com, Soreang -- Kelangkaan gas 3 Kg (LPG 3 Kg) di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung.

Namun belum ada laporan kepada DPRD Kabupaten Bandung upaya yang sedang dan upaya yang tengah dilakukan dinas terkait diantaranya Para OPD di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Sementara sejak terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg sejak tanggal 1 Februari 2025, masyarakat mulai mengeluh dan mengadu ke wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Bandung.

Hal ini dituturkan Politikus Partai Demokrat yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. H. M.A. Hailuki kepada www. opininews.com, di Ruang Kerjanya di DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (4/2/2025) pagi.

"Saya meminta dan berharap dinas dan lembaga terkait berinisiatif melakukan langkah-langkah taktis agar keresahan masyarakat tidak meluas. Ini fungsi kita sebagai politikus dan Ketua OPD atau pejabat di lembaga lainnya peduli dengan kondisi yang ada," jelas Hailuki yang juga menjabat Ketua Umum Rancage Kabupaten Bandung ini.

"Kami para pimpinan di DPRD Kabupaten Bandung telah berkoordinasi  dengan Komisi B untuk memanggil dinas terkait untuk mencari solusi terbaik. Dan Insya Alloh menurut laporan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan dilaksanakan Kamis (7/2/2025)," kata Hailuki.

"Kerja DPRD Kabupaten Bandung akan cepat menangani keluhan dan aspirasi warga. Yah asalkan para kepala OPD respon terhadap situasi yang terjadi. Misalnya jutaan warga Kabupaten Bandung resah tak bisa masak, akibat langka nya LPG 3 Kg. Jika ada harga meroket dan harus antri panjang," tegas Hailuki.

Dalam penanganan kelangkaan LPG 3 Kg, lanjut Hailuki, tentu kita tidak dalam posisi berseberangan dengan kebijakan pusat, hanya berupaya agar mengantisipasi jangan sampai berdampak kepada hal lainnya yang lebih luas.

"Jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan cara menimbun stok sehingga merugikan masyarakat," jelas Hailuki.

( Saufat Endrawan )

Editor: Saufat Endrawan