Asep Romy Romaya Anggota Komisi IX DPR RI

Asep Romy: Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Pekerja Sektor Informal

Nasional |

Ade Chandra Andriawan

Asep Romy Romaya - Anggota Komisi IX DPR RI

Reporter: Ade Chandra Andriawan

Opininews.com Jakarta -- Komisi IX DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan dan membuat terobosan menarik untuk dapat meningkatkan kepesertaan pada pekerjaan sektor informal agar mendapatkan perlindungan jaminan kerja.

"Betul, tadi Komisi IX DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa hal yang jadi fokus utama kedepan. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah para pekerja sektor informal, karena saat ini berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal baru mencapai angka 8.73 juta," kata Asep Romy kepada www.opininews.cpm, usai rapat dengat pendapat di Jakarta, Senin (28/10).

Asep Romy Anggota DPR RI dari Fapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan KBB ini mencontohkan pekerjaan sektor informal  dantarannya tukang ojek pangkalan, pedagang kaki lima, guru ngaji, tukang becak, dan sopir angkot harus diperhatikan oleh pemerintah supaya mendapatkan insentif dan jaminan keselamatan kerja.

Asep Romy  secara khusus meminta kepada pemerintah untuk ebih memperhatikan sektor pekerja tersebut supaya dapat meringankan beban masyarakat apabila terjadi kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

Politikus asal Tegalluar, Bojongsoang ini, mengatakan, salah satu yang menjadi fokusnya adalah masyarakat yang berada di Dapil Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

"Salah satu yang akan saya fokuskan tentu masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan konstituen saya di dapil Jawa Barat II," tandasnya.

Politisi  dari Fraksi PKB ini menyatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan jaminan tenaga kerja untuk para pekerja di sektor informal.

"Pendaftaran kepesertaan bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal sesungguhnya di kabupaten bandung sudah dijalankan dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kabupaten bandung, saya berharap program tersebut dapat juga dijalankan oleh pemerintah daerah lainnya sehingga kepesertaan bpjs ketenagakerjaan pada sektor pekerja informal dapat meningkat dari jumlah kepesertaan yang saat ini telah terdaftar," imbuhnya.

( Ade Chandra Andriawan )

Editor: Saufat Endrawan

Baca Juga